Sinergi DPRD Jatim dan Akademisi Dinilai Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Bondowoso, (JaringanKita.Id) – Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penguatan tata kelola pemerintahan, sektor pertanian, serta kepastian hukum menjadi tiga isu strategis yang mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Ballroom Grand Padies Hotel Bondowoso, Selasa (30/6/2026).

Seminar tersebut menghadirkan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hj. Zeiniye, S.Ag., M.E., Dosen Universitas At-Taqwa Bondowoso Abdullah Yaqin, M.E., serta Ketua STAI Al-Utsmani Bondowoso Dawimatus Sholihah, S.Pd., M.E. Kegiatan juga diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bondowoso, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam pemaparannya, Hj. Zeiniye menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak ringan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, perang dagang, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

"Good Governance merupakan fondasi utama dalam menjaga investasi, stabilitas fiskal, ketahanan pangan, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Hj. Zeiniye.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, integrasi data nasional, serta pengawasan keuangan negara harus terus diperkuat.

Sementara itu, Abdullah Yaqin mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak akan terlepas dari kekuatan sektor pertanian. Ia menyebut pertanian masih menjadi sektor yang menopang kebutuhan pangan, menyerap tenaga kerja, dan menjadi penyangga ekonomi saat terjadi krisis.

"Sektor pertanian merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor ini juga menyerap tenaga kerja, menyediakan bahan baku industri, mendukung ekspor komoditas, serta menjadi penyangga ekonomi ketika terjadi krisis," katanya.

Abdullah menambahkan, modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan kelembagaan petani, hingga pemanfaatan teknologi harus menjadi agenda bersama agar sektor pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, Dawimatus Sholihah menilai iklim investasi yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila didukung kepastian hukum dan reformasi regulasi yang berpihak pada kemudahan berusaha tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

"Kepastian hukum dan reformasi regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi investor, tetapi juga menjamin tegaknya nilai keadilan (al-'adalah), amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat," ungkap Dawimatus.

Ia menambahkan, penyederhanaan birokrasi, transparansi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan menjadi langkah yang harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan.

Melalui seminar tersebut, para peserta, khususnya mahasiswa, diharapkan mampu memperluas wawasan mengenai tantangan pembangunan nasional sekaligus berkontribusi melalui gagasan dan inovasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, sektor pertanian, dan kepastian hukum sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Rif)