Demokrat PKS Soroti Surplus APBD 2025 dan Dana Layanan Dasar yang Mengendap

Foto: Juru Bicara Fraksi Demokrat PKS DPRD Bondowoso saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso

Bondowoso/JaringanKita. Fraksi Demokrat PKS DPRD Bondowoso menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, fraksi tersebut menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat PKS, Ketut Yudi Kartiko dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (2/7/2026). Menurut fraksi tersebut, laporan pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.

" Fraksi Demokrat PKS mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,68 persen dari target serta realisasi belanja daerah sebesar 91,83 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, " Katanya. 

Salah satu sorotan utama adalah berubahnya rencana defisit APBD sebesar Rp96,56 miliar menjadi surplus Rp48,42 miliar pada akhir tahun anggaran. Pergeseran sekitar Rp145 miliar itu dinilai bukan sekadar efisiensi, melainkan dapat mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program yang telah disepakati bersama DPRD.

" Fraksi Demokrat PKS meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab perubahan tersebut, termasuk alasan tidak dilakukannya realokasi anggaran melalui APBD Perubahan ketika diketahui sejumlah program tidak akan terserap hingga akhir tahun, " Tuturnya. 

Selain itu, fraksi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp145,11 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp83,53 miliar merupakan dana transfer pemerintah pusat yang bersifat khusus atau earmarked, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurut Fraksi Demokrat PKS, masih mengendapnya dana tersebut berbanding terbalik dengan capaian pelayanan dasar di lapangan. Mereka mencontohkan rehabilitasi ruang kelas SD yang hanya terealisasi sekitar 62,43 persen serta layanan kesehatan bagi penderita HIV yang realisasinya hanya mencapai 44,78 persen.

" Fraksi juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hanya mencapai 88,85 persen. Padahal, belanja SPM merupakan kewajiban pemerintah yang seharusnya menjadi prioritas dibandingkan belanja rutin lainnya, " Ungkapnya. 

Pada sektor perumahan rakyat, Fraksi Demokrat PKS mencatat realisasi program SPM hanya sekitar 60,92 persen, sementara secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Perumahan mencapai lebih dari 95 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya prioritas terhadap program yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Di bidang pendidikan, fraksi juga mempertanyakan rendahnya realisasi rehabilitasi ruang kelas SD dibanding pembangunan ruang kelas baru yang hampir seluruhnya terealisasi. Mereka meminta pemerintah menjelaskan apakah persoalan tersebut disebabkan proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, atau kelemahan dalam perencanaan.

Sorotan lain diarahkan kepada kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. Fraksi Demokrat PKS menyebut kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit tersebut turun drastis hingga sekitar 98 persen dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

" Selain penurunan kas, fraksi juga mencermati meningkatnya piutang rumah sakit serta belum tercapainya target pendapatan RSUD. Pemerintah daerah diminta menjelaskan langkah konkret untuk menjaga kelancaran operasional rumah sakit, termasuk upaya mempercepat penagihan piutang, khususnya klaim BPJS Kesehatan, " Ujranya. 

Fraksi Demokrat PKS juga mempertanyakan realisasi belanja hibah urusan pendidikan yang mencapai 117,93 persen atau melampaui pagu anggaran. Mereka meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme pelampauan anggaran tersebut.

Di sisi lain, fraksi menyoroti kosongnya dana cadangan daerah setelah seluruh anggaran dicairkan pada tahun sebelumnya. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu segera menyusun kembali dana cadangan sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal, mengingat Bondowoso merupakan daerah yang memiliki kerawanan bencana.

" Fraksi Demokrat PKS menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain menyusun peta jalan penyerapan dana transfer yang masih mengendap, melakukan audit terhadap kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi, memperbaiki perencanaan anggaran berbasis kapasitas pelaksanaan program, membentuk kembali dana cadangan daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap realisasi belanja pelayanan dasar, " Pungkasnya. (Eko)