Fraksi Golkar Tekankan APBD Harus Hasilkan Pembangunan Nyata, Bukan Sekadar Tertib Administrasi

Bondowoso, (JaringanKita.Id) – Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dibarengi dengan keberhasilan menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).

Mengawali pandangannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas raihan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Namun, menurut Sandi, opini WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

> "Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. WTP harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandi.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menaruh perhatian terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara rinci besaran SILPA beserta faktor dominan yang menyebabkan sisa anggaran tersebut cukup tinggi.

Menurut Fraksi Golkar, penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah SILPA berasal dari rendahnya realisasi belanja modal yang mengakibatkan pembangunan fisik tertunda, efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan, atau karena pendapatan daerah yang melampaui target.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah memaparkan perangkat daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA agar menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD berikutnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah. Pemerintah diminta menjelaskan berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, baik akibat keterlambatan pengadaan, persoalan administrasi, perubahan kebijakan, maupun kesiapan perencanaan pada masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sandi, kualitas perencanaan menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup dinilai dari besarnya pendapatan daerah maupun opini WTP. Pemerintah daerah juga harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan tetap mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, dukungan tersebut harus disertai evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.