Martin Hamonangan Dorong Pemprov Jatim Percepat Pembangunan Jalan Usaha Tani di Bondowoso
Mumbai
Ahmedabad
Foto: Anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Martin Hamonangan saat reses di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Kamis (30/7/2026) malam. (Humas DPD PDI Perjuangan Jawa Timur)
Tlogosari, (JaringanKita.Id) – Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Martin Hamonangan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pembangunan jalan usaha tani di Kabupaten Bondowoso.
Menurutnya, akses menuju kawasan pertanian merupakan infrastruktur strategis yang berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan kesejahteraan petani.
Dorongan tersebut disampaikan Martin saat menggelar reses di Bondowoso, Kamis (30/7/2026). Dalam kegiatan itu, mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya jalan usaha tani dan perbaikan jaringan irigasi.
Para petani mengaku kesulitan mengangkut pupuk maupun hasil panen karena kondisi jalan menuju lahan pertanian masih sempit dan belum dapat dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, biaya distribusi menjadi lebih mahal.
Selain itu, warga juga mengeluhkan banyaknya saluran irigasi yang mengalami kebocoran sehingga distribusi air ke sawah tidak maksimal, terutama pada musim kemarau.
Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Jebung Lor, Ansori, mengatakan petani harus mengeluarkan biaya angkut lebih besar karena kendaraan roda empat tidak bisa masuk ke area persawahan. Di sisi lain, kerusakan saluran irigasi membuat pasokan air semakin terbatas.
"Kita mau angkut pupuk dan hasil pertanian tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil. Kemudian irigasi juga banyak yang bocor. Apalagi sekarang musim kemarau, ada daerah yang tiga hari sekali baru mendapat giliran air," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Martin menegaskan jalan usaha tani bukan sekadar akses menuju sawah, melainkan jalur ekonomi yang menentukan kelancaran distribusi sarana produksi dan hasil panen.
"Jalan menuju sawah adalah akses ekonomi. Di situlah hasil panen diangkut dan pupuk didistribusikan. Kalau infrastrukturnya buruk, biaya produksi akan semakin tinggi," katanya.
Menurut Martin, tingginya biaya angkut akan menurunkan daya saing produk pertanian Bondowoso yang harus bersaing dengan komoditas dari daerah lain maupun produk impor. Terlebih komoditas hortikultura seperti sayur dan buah membutuhkan distribusi yang cepat agar kualitasnya tetap terjaga.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran lebih besar dalam membantu pembangunan jalan menuju kawasan pertanian tanpa terhambat pembagian kewenangan antara jalan desa, kabupaten, maupun provinsi.
"Kondisi ini membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi agar kebutuhan dasar petani dapat segera terpenuhi," ujarnya.
Martin berharap aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses tersebut dapat menjadi dasar perjuangannya di DPRD Jawa Timur agar pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan jaringan irigasi masuk dalam program prioritas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Fraksi PDI Perjuangan, Sinung Sudrajad, mengatakan kehadiran anggota DPRD Jawa Timur di Bondowoso menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pembangunan daerah.
"Kami selaku warga Bondowoso menyambut luar biasa keaktifan anggota DPRD Jatim di Dapil III, khususnya di Bondowoso. Semangat dan komitmennya tinggi dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, termasuk ikut membantu progres pembangunan Bondowoso," kata Sinung.
Ia menilai berbagai aspirasi yang muncul dalam reses, terutama terkait pembangunan infrastruktur pertanian, perlu segera ditindaklanjuti melalui penyelarasan program antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Menurut Sinung, dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan agar pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan jaringan irigasi dapat direalisasikan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani di Bondowoso. (dw)