Cek Kesehatan Jangan Menunggu Sakit, Nihayatul Wafiroh Soroti Paradoks Layanan Kesehatan di Bondowoso

Bondowoso, (JaringanKita.Id) – Ketika akses pelayanan kesehatan semakin terbuka, persoalan berikutnya justru terletak pada kemauan masyarakat untuk datang dan memanfaatkannya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., saat mendorong masyarakat Bondowoso lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit.

Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berlangsung di Graha NU Bondowoso, Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan Muslimat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso.

Nihayatul merupakan perempuan kelahiran Banyuwangi, 15 Desember 1979, yang tumbuh besar di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Selain menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2024–2029.

Dalam sosialisasi tersebut, Nihayatul menyoroti pentingnya pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurutnya, program pemerintah tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini cenderung mengakses fasilitas kesehatan setelah muncul keluhan.

“Kita mendorong agar bagaimana masyarakat ini bisa segera untuk cek kesehatan gratis. Apalagi di sini sudah UHC, Universal Health Coverage. Masyarakat bisa menggunakan KTP, kartu BPJS untuk cek kesehatan,” ujar Nihayatul.

Ia menilai persoalan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan fasilitas. Salah satu faktor yang perlu dibenahi adalah persepsi masyarakat terhadap kesehatan.

“Masyarakat masih berpikir males datang ke puskesmas karena sehat kok. Kalau belum sakit mereka belum datang. Jadi lebih pada sosialisasi. Harus meyakinkan bahwa ini kaitannya bukan soal sakit, ini kaitannya sebelum sakit harus datang,” tegasnya.

Menurut Nihayatul, paradigma tersebut membuat fungsi pencegahan dalam pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Masyarakat sering kali baru mencari pertolongan ketika gejala sudah muncul, padahal sejumlah risiko kesehatan dapat diketahui lebih awal melalui pemeriksaan.

Ia juga mengingatkan bahwa penyakit tidak menular menjadi salah satu persoalan besar dalam kesehatan masyarakat. Selain berdampak terhadap kualitas hidup, penyakit tersebut juga berkontribusi terhadap tingginya pembiayaan kesehatan.

“Penyakit yang paling banyak membunuh di Indonesia ini adalah penyakit yang tidak menular. Dan yang paling banyak menghabiskan dana BPJS itu adalah penyakit yang tidak menular. Dan itu sebenarnya penyakit yang bisa diantisipasi,” jelasnya.

Karena itu, pemeriksaan kesehatan gratis menurutnya harus dipahami sebagai instrumen deteksi dini. Bukan sekadar mendapatkan layanan tanpa biaya, masyarakat perlu memanfaatkannya untuk mengetahui kondisi tubuh dan mengambil langkah pencegahan.

“Dengan cek kesehatan gratis ini kita berharap masyarakat bisa mengantisipasi penyakit itu jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga juga masyarakat bisa lebih hidup sehat dan tentu pengeluaran BPJS bisa lebih ditekan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Ratusan Muslimat yang hadir diharapkan dapat menjadi bagian dari penyebaran informasi kesehatan di tingkat keluarga.

Nihayatul menilai perempuan mempunyai peran penting dalam membentuk kebiasaan kesehatan keluarga. Ketika kesadaran pemeriksaan dini tumbuh di lingkungan rumah, upaya pencegahan penyakit dapat dilakukan lebih sistematis.

Namun, perubahan tersebut membutuhkan komunikasi yang terus-menerus. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan ketika belum merasakan sakit bukanlah sesuatu yang berlebihan.

“Kita harus meyakinkan kepada masyarakat agar tidak ragu. Yang namanya kesehatan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab menyediakan layanan yang mudah dijangkau. Sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan sekaligus menggunakan akses yang telah tersedia.

“Oleh sebab itu sebelum sakit harus datang untuk memeriksakan diri, memastikan diri kita sehat,” sambungnya.

Keberadaan UHC di Bondowoso, ditambah program CKG, menurut Nihayatul seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat budaya pemeriksaan dini. Tantangannya kini bukan hanya menyediakan akses, tetapi memastikan masyarakat tidak menyia-nyiakan akses tersebut.

Sosialisasi yang diikuti ratusan Muslimat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pesan tersebut. Informasi mengenai kesehatan diharapkan tidak berhenti sebagai materi sosialisasi, tetapi diteruskan melalui keluarga dan komunitas.

Pada akhirnya, pembangunan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat maupun anggaran. Ada satu unsur yang menentukan keberhasilan seluruh sistem tersebut, yakni kesadaran masyarakat untuk datang sebelum terlambat.

Bagi Nihayatul, perubahan paling penting adalah menggeser kebiasaan “berobat ketika sakit” menjadi “memeriksa sebelum sakit”. Sebab, layanan kesehatan yang paling efektif bukan hanya yang mampu mengobati ketika penyakit datang, tetapi yang mampu membantu masyarakat mencegahnya sejak dini. (Rif)