Dugaan Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan, BEMNUS Tapal Kuda Minta Polri Buka Aktor di Balik Kasus

Jember, (JaringanKita.Id) – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian menjadi perhatian Koordinator Wilayah (Korwil) Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur (BEMNUS Jatim), Alfin Maulana. Ia menilai persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh karena menyangkut batas kewenangan aparat negara sekaligus jaminan hak konstitusional masyarakat.

Menurut Alfin, dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menyisakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan kewenangannya.

Ia menekankan, setiap tindakan pengawasan yang dilakukan aparat negara harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya kepastian tersebut, kewenangan pengawasan berpotensi disalahgunakan dan mengancam kebebasan masyarakat dalam menjalankan hak-hak sipilnya.

"Bagaimana mungkin institusi yang diberikan mandat untuk melindungi keamanan, menegakkan hukum, dan menjaga hak-hak masyarakat justru dihadapkan pada dugaan penyalahgunaan kewenangan pengawasan? Jika dugaan ini terbukti, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan prinsip negara hukum," tegas Alfin Maulana kepada media, Jumat (6/11/2026).

Sorotan lainnya tertuju pada cakupan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Berdasarkan keterangan penyidik sebagaimana disampaikan dalam pernyataan sikapnya, dugaan tersebut disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Bagi Alfin, informasi tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan proses pengusutan tidak dilakukan secara parsial. Ia menilai, pengungkapan perkara harus mampu menjelaskan bagaimana praktik tersebut berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan privasi bukan hanya menyangkut pejabat publik atau kelompok yang memiliki pengaruh. Masyarakat umum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, dugaan praktik pengawasan ilegal tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik.

Alfin menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kebebasan, transparansi, dan kontrol publik terhadap kekuasaan. Menurutnya, kepolisian harus tetap menjalankan fungsi sebagai alat negara yang melindungi masyarakat, bukan justru menjadi instrumen yang membatasi suara kritis warga.

Sebagai bentuk sikap kelembagaan, BEMNUS Jatim Korwil Keresidenan Tapal Kuda menyampaikan enam tuntutan. Mereka mendesak pengusutan dugaan penyadapan ilegal secara transparan dan independen tanpa intervensi politik, sekaligus meminta seluruh rantai komando dan pihak yang terlibat diungkap, termasuk mereka yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, melaksanakan, maupun menghilangkan jejak elektronik.

Selain itu, BEMNUS menuntut jaminan perlindungan terhadap insan pers, aktivis, masyarakat sipil, dan seluruh warga negara dari praktik pengawasan ilegal. Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan serta kewenangan penyadapan di lingkungan Polri, penegakan hukum tanpa membedakan jabatan dan pangkat, serta pelibatan lembaga negara independen dalam mengawasi penanganan perkara.

Alfin menyatakan, persoalan tersebut tidak boleh direduksi menjadi persaingan atau konflik di antara kelompok elite. Lebih dari itu, perkara ini menyangkut kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak atas privasi dan perlindungan hukum, siapa pun yang menjadi sasaran dugaan penyadapan.

"KAMI TIDAK TAKUT PADA BESARNYA KEKUASAAN. KAMI HANYA KHAWATIR KETIKA KEKUASAAN TIDAK LAGI TAKUT PADA HUKUM," tegas Alfin Maulana.

Ia meminta agar penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada perhatian publik yang bersifat sementara. Pengusutan harus menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas apabila ditemukan pelanggaran, sekaligus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan agar kewenangan aparat tidak melampaui batas hukum.

"Sebab ketika aparat penegak hukum kehilangan batas kewenangannya, yang terancam bukan hanya individu, melainkan masa depan demokrasi sebuah bangsa," pungkasnya. (Rif)