Bupati Abdul Hamid Lantik 41 Pejabat, Tekankan Reformasi Birokrasi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Bondowoso, (JaringanKita.Id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan administrator dan pengawas. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag. itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebanyak 41 pejabat tersebut mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari sekretaris perangkat daerah, kepala bidang, camat, lurah, sekretaris kecamatan, kepala seksi hingga kepala UPT.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam sistem birokrasi. Seluruh proses dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, jabatan bukanlah bentuk penghargaan ataupun hak yang melekat pada seseorang, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan hasil kerja.

> "Jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah dan ruang pengabdian. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menunjukkan kinerja nyata bagi masyarakat," ujar Abdul Hamid Wahid.

Ia menilai pejabat administrator dan pengawas memiliki posisi sentral dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif hingga dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, mereka diminta menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan visi Bondowoso Berkah (Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik).

Bupati juga menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Ketiga, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga. Keempat, menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan solutif. Kelima, meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan.

Selain itu, kepala perangkat daerah diminta memberikan pendampingan kepada pejabat yang baru bertugas agar proses adaptasi berlangsung lebih cepat dan tidak menghambat pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid Wahid juga mengingatkan agar promosi jabatan tidak disikapi dengan rasa berlebihan, sedangkan pejabat yang mengalami mutasi diminta tetap menjaga profesionalisme.

> "Yang mendapat promosi jangan jumawa, sementara yang dimutasi tidak perlu berkecil hati. Ukuran keberhasilan bukan pada jabatan yang diduduki, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat," tegasnya.

Pelantikan kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis, di antaranya Sigit Dwiwahju Banendro sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dina Damayanti sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida, Yudhi Firmansyah sebagai Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat, Abdul Manan sebagai Sekretaris Satpol PP, Rifky Hariady sebagai Camat Tegalampel, Diaz Zulkarnain Baroqies sebagai Camat Ijen, Yoyok Jalu Santoso sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda, serta Yuhyi Fahyudi sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, pelantikan juga mengisi jabatan strategis pada Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BPBD, Disdukcapil, Satpol PP, sejumlah kecamatan, kelurahan, dan unit pelaksana teknis lainnya.

Melalui penyegaran terhadap 41 pejabat administrator dan pengawas ini, Pemkab Bondowoso berharap lahir birokrasi yang lebih profesional, adaptif, akuntabel, dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Rif)