Komisi II DPRD Bondowoso Desak Evaluasi Distribusi Barang Subsidi dan Dampak Program UMKM

Foto: H. Tohari, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso usai Raker bersama Diskoperindag

Bondowoso/JaringanKita. Komisi II DPRD Bondowoso menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Rabu (8/7/2026).

Mulai dari distribusi barang bersubsidi hingga efektivitas program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh.

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, mengatakan distribusi barang bersubsidi merupakan sektor strategis yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, koordinasi antar instansi harus diperkuat agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang.

" Pengawasan terhadap peredaran BBM bersubsidi, LPG bersubsidi, dan komoditas strategis lainnya melibatkan beberapa pihak. Bagian Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sementara Diskoperindag menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam pengawasan di lapangan, " Katanya. 

Dalam evaluasi pelaksanaan program tahun 2025, Komisi II menilai respons pemerintah daerah saat terjadi kelangkaan BBM maupun LPG bersubsidi masih belum optimal. Kondisi tersebut dinilai lebih lambat dibandingkan penanganan di sejumlah daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

" Peredaran barang-barang subsidi menjadi tanggung jawab bersama. Tahun 2025 kita evaluasi, respons terhadap kelangkaan masih relatif lambat dibandingkan kabupaten lain. Persoalan kelangkaan LPG yang hampir selalu terjadi menjelang hari raya harus benar-benar dievaluasi agar ke depan tidak terulang lagi," Ujar Tohari.

Selain distribusi LPG, Komisi II juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan BBM di Kecamatan Ijen. Wilayah yang berada cukup jauh dari SPBU tersebut dinilai memerlukan kebijakan khusus agar masyarakat tidak terbebani tingginya biaya memperoleh bahan bakar.

Menurut Tohari, kondisi geografis membuat harga BBM yang dibayar masyarakat Ijen kerap lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Bahkan, harga Pertalite di kawasan tersebut dapat melampaui harga Pertamax di daerah perkotaan akibat tingginya biaya distribusi.

Karena itu, Komisi II mendorong adanya solusi jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan SPBU di Kecamatan Ijen. Keberadaan SPBU diharapkan mampu menekan biaya distribusi sekaligus memberikan akses energi yang lebih mudah bagi masyarakat.

" Kalau di Ijen minimal ada SPBU, masyarakat akan jauh lebih terbantu. Setelah pembahasan LKPJ ini, Komisi II akan mengundang Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi agar rencana tersebut bisa direalisasikan," ujarnya.

Tak hanya menyoroti distribusi barang bersubsidi, rapat kerja tersebut juga membahas efektivitas program pembinaan dan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM yang telah dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Komisi II menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran maupun selesainya proses pengadaan bantuan. Pemerintah juga harus memastikan bantuan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha.

Tohari mencontohkan bantuan mesin jahit kepada pelaku usaha konveksi harus mampu meningkatkan produktivitas dibandingkan saat masih menggunakan peralatan manual. 

" Jika setelah menerima bantuan tidak terjadi peningkatan produksi atau bahkan peralatan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, " Tuturnya. 

Menurut Komisi II, evaluasi berbasis dampak menjadi langkah penting agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan kepada UMKM benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

" DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Bondowoso, " Pungkasnya. (Eko)