Transformasi PTPN Disorot DPR, Nasim Khan Minta Karyawan Jangan Jadi Korban

Jakarta (JaringanKita.Id) – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan transformasi yang tengah dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan karyawan. Menurutnya, restrukturisasi perusahaan tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga harus memberi kepastian bagi para pekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta subholding, Senin (6/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Nasim mengakui transformasi PTPN merupakan langkah besar yang mencakup restrukturisasi bisnis, administrasi, manajemen, hingga digitalisasi. Namun, ia mengingatkan agar perubahan tersebut tidak mengesampingkan aspek kemanusiaan.

"PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah," ujarnya.

Meski mendukung proses pembenahan perusahaan, Nasim menilai PTPN harus memiliki arah yang jelas dalam mendukung agenda strategis pemerintah, terutama percepatan hilirisasi industri perkebunan dan program swasembada pangan nasional.

Menurutnya, komoditas unggulan seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan tembakau memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah sehingga mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor," katanya.

Nasim juga mendorong PTPN memperkuat riset dan inovasi melalui pengembangan laboratorium, peningkatan kegiatan penelitian, serta melibatkan tenaga ahli agar mampu menghasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Di sisi lain, ia menilai paparan Direksi PTPN dalam rapat belum memberikan gambaran yang utuh mengenai peta jalan perusahaan dalam mendukung hilirisasi maupun target swasembada pangan. Karena itu, Komisi VI DPR RI meminta manajemen menyampaikan dokumen yang lebih rinci sebagai bahan pengawasan.

Selain menyoroti strategi bisnis, Nasim mengaku menerima berbagai aspirasi dari para karyawan yang menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak restrukturisasi yang sedang berlangsung.

Ia menegaskan, Direksi PTPN harus memastikan proses penggabungan maupun penataan ulang perusahaan tidak mengurangi hak-hak pekerja yang selama ini telah mengabdi kepada perusahaan.

"Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen Direksi," tegasnya.

Menurut Nasim, keberhasilan transformasi PTPN tidak hanya diukur dari peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga kesejahteraan karyawan serta memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.

Ia berharap PTPN mampu menjalankan transformasi secara berimbang, mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing perusahaan, sekaligus memastikan seluruh karyawan tetap memperoleh perlindungan dan kepastian atas hak-haknya di tengah proses perubahan tersebut. (Rif)