Bukan Sekadar Soal Kapal, IMK Nilai Surat Warga Bawean ke Presiden sebagai Alarm Pemerintah

Gresik, (JaringanKita.Id) – Persoalan transportasi laut Bawean-Gresik kembali menjadi sorotan. Berulangnya gangguan konektivitas laut membuat masyarakat Bawean bersama sejumlah kelompok masyarakat mengambil langkah lebih jauh dengan menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG) dan Pemuda Bawean Gresik (PBG) itu mendapat dukungan dari Ikatan Mahasiswa Kebontelukdalam (IMK). Bagi IMK, keputusan masyarakat membawa persoalan transportasi Bawean ke tingkat pemerintah pusat bukan muncul tanpa alasan.

Koordinator Isu Kebijakan Publik dan Pemerintahan IMK, Ahyani, menyebut surat tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat yang selama ini telah berulang kali menyampaikan persoalan transportasi melalui berbagai forum di tingkat daerah.

“Sudah beberapa kali masyarakat Bawean melakukan diskusi maupun audiensi dengan pihak kabupaten, tetapi persoalan ini belum kunjung mendapatkan penyelesaian. Karena itu, melayangkan surat kepada Presiden merupakan langkah yang tepat sekaligus mendesak,” ujar Ahyani.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ketika persoalan konektivitas masyarakat harus dibawa hingga ke tingkat Presiden, pemerintah daerah perlu mempertanyakan kembali sejauh mana penyelesaian yang selama ini dilakukan benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ahyani menegaskan bahwa transportasi laut bagi masyarakat Bawean bukan sekadar fasilitas mobilitas. Transportasi menjadi jalur penting yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai kebutuhan di wilayah daratan Gresik.

“Ketika kapal berhenti, persoalannya bukan hanya soal orang tidak bisa bepergian. Ada masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan, ada kebutuhan logistik, ada aktivitas ekonomi, dan ada kebutuhan lain yang bergantung pada konektivitas laut,” katanya.

Ia menilai dampak gangguan transportasi dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Pedagang membutuhkan kelancaran distribusi, masyarakat membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, sementara warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga bergantung pada tersedianya konektivitas laut.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila terjadi dalam kondisi darurat.

“Tidak menutup kemungkinan, jika kemandekan kapal terus berulang, masyarakat Bawean akan mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi keadaan kritis, keterbatasan akses transportasi dapat memperbesar risiko terhadap keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Jangan Hanya Menunggu Persoalan Muncul

IMK menilai pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap persoalan transportasi Bawean. Penyelesaian tidak cukup dilakukan ketika gangguan pelayaran sudah terjadi, tetapi membutuhkan sistem yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat kepulauan.

Ahyani berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk membangun kebijakan transportasi yang lebih responsif terhadap kondisi geografis Bawean.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai bagaimana transportasi dapat tetap tersedia atau bagaimana pemerintah menjamin akses masyarakat ketika terjadi gangguan pelayaran.

“Harapannya, surat kepada Presiden ini tidak berhenti sebagai surat pengaduan. Harus ada solusi konkret dan kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat Bawean,” ujarnya.

Dukungan IMK terhadap langkah masyarakat tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap persoalan pelayanan publik. Bagi Ahyani, mahasiswa tidak hanya memiliki tugas mengkritisi kebijakan, tetapi juga menyuarakan persoalan masyarakat ketika terdapat kebutuhan dasar yang belum mendapatkan penyelesaian.

Ia menilai konektivitas merupakan bagian penting dari pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan. Karena itu, persoalan transportasi Bawean harus ditempatkan sebagai persoalan yang menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan dan kebutuhan dasar.

Surat ke Presiden Jadi Ujian

Kini, surat yang dilayangkan masyarakat Bawean kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagi masyarakat, persoalannya sederhana: mereka membutuhkan transportasi yang dapat memberikan kepastian untuk beraktivitas, memperoleh kebutuhan pokok, mengakses layanan kesehatan dan menjalankan roda perekonomian.

Karena itu, IMK berharap pemerintah tidak berhenti pada respons administratif terhadap surat tersebut. Langkah berikutnya harus berupa pembahasan dan solusi konkret terhadap persoalan transportasi Bawean.

“Jangan sampai masyarakat harus terus-menerus bersurat dan melakukan audiensi hanya untuk mendapatkan kepastian transportasi. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Ahyani.

Persoalan transportasi Bawean akhirnya tidak lagi sekadar berbicara tentang kapal yang berlayar atau berhenti. Di baliknya terdapat persoalan konektivitas, pelayanan publik, ekonomi, kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat kepulauan.

Ketika masyarakat sampai harus mengetuk pintu Presiden, pesan yang harus dibaca pemerintah bukan sekadar isi suratnya, tetapi keresahan yang membuat surat itu akhirnya dikirim.