Dugaan Kasus Narkoba Oknum DPRD Situbondo, Aliansi BEM Beri Waktu 7x24 Jam kepada Badan Kehormatan

Situbondo, (JaringanKita.Id) — Aliansi BEM se-Kabupaten Situbondo mendatangi Gedung DPRD Situbondo, Rabu (7/10/2026), untuk mempertanyakan penanganan dugaan kasus narkotika yang dikaitkan dengan salah seorang anggota DPRD berinisial ARR.

Kedatangan mahasiswa tersebut berujung pada audiensi bersama pihak legislatif di aula lantai dua Gedung DPRD Situbondo. Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang sebagian besar diarahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Situbondo.

Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Situbondo, Abdul Halim, mengatakan persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi representasi masyarakat.

“Aksi ini kami lakukan untuk menyikapi krisis moral dan runtuhnya integritas di tubuh lembaga perwakilan rakyat akibat ulah oknum DPR Situbondo dalam kasus dugaan pesta narkotika di Surabaya. Dan kami juga kecewa terhadap sikap pasif dan normatif dari pimpinan maupun Badan Kehormatan DPR Situbondo yang dinilai mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik,” tegas Abdul Halim di lokasi aksi.

Dalam audiensi, Aliansi BEM menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mahasiswa meminta Badan Kehormatan memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus narkotika yang menyeret namanya.

Kedua, mahasiswa mendesak Ketua DPRD Situbondo melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD. Menurut aliansi, langkah tersebut diperlukan sebagai salah satu upaya menjaga integritas sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan regulasi internal. Badan Kehormatan didesak segera menyelesaikan pembaruan peraturan kode etik dan tata cara beracara agar menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

Mahasiswa juga meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Badan Kehormatan DPRD Situbondo. Evaluasi tersebut secara khusus diarahkan pada proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dinilai mahasiswa masih berjalan lambat.

Selain itu, Aliansi BEM meminta Badan Kehormatan memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat mengenai proses penanganan dugaan kasus yang dikaitkan dengan anggota DPRD Situbondo tersebut.

Setelah audiensi berlangsung cukup panjang, seluruh tuntutan mahasiswa akhirnya diterima dan disepakati oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Situbondo, Siti Maria Ulfa, S.H. Kesepakatan itu menjadi titik temu antara mahasiswa dengan pihak legislatif dalam audiensi tersebut.

Siti Maria Ulfa menyatakan Badan Kehormatan akan menindaklanjuti aduan maupun tuntutan mahasiswa melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi kedewanan.

“Kami akan merealisasikan tuntutan ini dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait aduan dan tuntutan mahasiswa, pada dasarnya kami di Badan Kehormatan siap memproses setiap laporan yang masuk secara objektif, transparan, dan seksama sesuai dengan tata beracara serta regulasi kedewanan yang mengatur,” pungkas Siti Maria Ulfa, S.H. di hadapan perwakilan aliansi mahasiswa.

Kesepakatan tersebut belum membuat mahasiswa menghentikan pengawasan. Aliansi BEM memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pihak legislatif untuk membuktikan komitmen atas tuntutan yang telah disepakati.

Abdul Halim menegaskan mahasiswa akan kembali mendatangi Gedung DPRD Situbondo apabila dalam batas waktu tersebut tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan penyelesaian.

“Apabila dalam waktu 7 x 24 jam tuntutan ini tidak terselesaikan, maka kami akan kembali lagi mendatangi gedung dewan dengan massa yang lebih banyak,” ucap Abdul Halim.

Bagi mahasiswa, audiensi tersebut bukan sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan juga menjadi momentum untuk meminta pertanggungjawaban kelembagaan atas proses penanganan dugaan pelanggaran yang menjadi sorotan publik.

Aliansi BEM pun menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut kesepakatan tersebut. Kini, Badan Kehormatan DPRD Situbondo dituntut membuktikan komitmennya melalui langkah konkret sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (Rif)